Foto 1: Habiburokhman – Pimpinan Komisi III DPR RI / Dok. DPR RI
Foto 2: Rieke Diah Pitaloka / Dok. DPR RI
JAKARTA, Infozone – Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran per 20 Oktober 2026 menjadi sorotan di DPR RI. Dua anggota dewan dari fraksi berbeda menyampaikan pandangan yang kontras, dari sisi demokrasi hingga implementasi kebijakan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dari Fraksi Gerindra menilai ada transformasi demokrasi yang nyata. Menurutnya, penanganan aksi unjuk rasa kini jauh lebih humanis dengan pendekatan persuasif dan dialogis.
“Transformasi regulasi yang menempatkan warga negara sebagai subjek utama ini tercermin nyata dalam praktik demokrasi sehari-hari. Kekhawatiran mengenai potensi kemunduran demokrasi terbukti tidak beralasan,” ujar Habiburokhman, Kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan KUHP baru membawa orientasi pemidanaan yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sementara KUHAP baru memperkuat perlindungan hak warga negara sebagai saksi, korban, maupun tersangka.
Legislator Gerindra itu juga menyebut ruang kebebasan berekspresi dibuka lebar. Bahkan kritik keras yang dinilai menyerang pribadi Presiden Prabowo secara kasar tidak ada yang dikriminalisasi.
“Wajah aparat keamanan dalam menangani aksi unjuk rasa pun berubah jauh lebih humanis, sehingga nyaris tidak ada lagi insiden kekerasan terhadap pengunjuk rasa,” pungkasnya.
Pandangan berbeda disampaikan Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-Perjuangan. Dalam forum Dialektika Demokrasi di Senayan, Rieke menilai dua tahun pemerintahan memang maju secara legislasi, namun masih menghadapi persoalan serius di implementasi.
“Maju itu belum tentu ada keadilan dan ada kemakmuran,” ujar Rieke.
Ia menyoroti belum optimalnya penggunaan data akurat hingga tingkat desa dan kelurahan, serta lambatnya penyelesaian regulasi turunan sejumlah undang-undang, termasuk Satu Data Indonesia, reforma agraria, dan perlindungan ketenagakerjaan.
“Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, tidak mungkin pembangunan itu berjalan dengan baik,” katanya.
Untuk program kerakyatan seperti Koperasi Desa Merah Putih dan pemenuhan gizi masyarakat, Rieke menilai gagasannya relevan, namun tata kelolanya harus diperbaiki agar tidak berhenti pada pembangunan fisik saja.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan bergantung pada keselarasan visi konstitusional, kepastian hukum, data akurat, dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber: Parlementaria DPR RI / http://dpr.go.id – Berita berjudul “Penanganan Aksi Unjuk Rasa Berubah Lebih Humanis, Prabowo-Gibran Kedepankan Aspek Restoratif” dan “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Rieke Soroti Persoalan Implementasi Kebijakan” – Jakarta, 23 Oktober 2026.
Foto: Aaron/Mario/mrs – Biro Pemberitaan DPR RI
👆 Klik untuk Pasang Iklan - Mulai 5.000+ / hari
