Oleh : M. Sangap Siregar, S.Pd. MA
Mengubah Sumber APBN dari Pajak Rakyat ke Hasil Kekayaan Alam sebagai bukti kemerdekaan ekonomi bangsa.
Refleksi Peringatan HUT RI ke-81 :
17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2026
Mengusung Tema :
Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur.
Dengan bismillah bermula kalam, dengan shalawat dibuka salam. Semoga nitizen bahagia sejahtera, beroleh berkah dari Yang Maha Kuasa. Aamiin!!!
Pendahuluan
Tahun 2045 menandai genap satu abad Indonesia merdeka saat kemandirian sejati harus terwujud. Merdeka bukan sekedar bebas dari penjajahan asing, melainkan berdaulat penuh atas Kekayaan sendiri, sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara didominasi oleh hasil bumi yang melimpah, bukan semata-mata pungutan dari keringat rakyat.
Kenyataan hari ini, masih mempertanyakan makna kemerdekaan itu. APBN kok masih 82- 83 % bersumber dari pajak rakyat, sementara hasil murni Kekayaan alam hanya 5 – 7,4 %, meski Indonesia adalah gudangnya tambang komoditas dunia.
Artikel ini mengupas tata kelola yang benar agar kekayaan alam menjadi tulang punggung kemakmuran bangsa, bukan isapan jempol belaka…
Latar Belakang
Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia, batu bara, tembaga, bauksit, emas, sawit dan potensi kekayaan laut yang tak terhitung nilainya – menghasilkan devisa ratusan milyar dollar AS.
Namun paradoks :
- Penerimaan negara dari SDA sangat kecil dibanding potensi riil
- Beban pajak jatuh pada rakyat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil
- Daerah penghasil sering tertinggal, kerusakan lingkungan tak terganti, dan nilai tambah lari ke luar negeri
- Visi Indonesia emas 2045 menuntut kemandirian Fiskal agar tidak lagi tergantung pada pungutan rakyat maupun utang luar negeri
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa : “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” – Ini adalah amanat yang belum terpenuhi.
Uraian Materi
A. Makna Sejati Kemandirian Ekonomi Bangsa menuju Usia Satu Abad
Kemandirian bukan berarti meniadakan pajak, melainkan mengubah struktur agar APBN ditopang dominan oleh hasil kekayaan alam negeri. Pajak rakyat hanya menjadi pelengkap, bukan penyangga utama. Inilah bukti nyata harapan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan bangsa dan negara.
B. Mengapa Hasil SDA belum menjadi Sumber Utama?
- Ekspor bahan mentah : Nilai milyaran dollar lari ke negara pengolah, sementara kita hanya dapat royalti kecil
- Kebocoran Sistem : Kontrak yang kurang menguntungkan, pengawasan yang lemah, dan praktek korupsi
- Belum ada mekanisme berkeadilan dalam pembagian hasil bumi, yang mencerminkan pengorbanan daerah penghasil dan hak atas generasi mendatang.
C. Tata Kelola Ideal Menuju 2045
- Hilirisasi Total dan Penguasaan Nilai Tambah : Larang ekspor bahan mentah, bangun smelter, industri pengolahan dan rantai pasok dalam negeri – sehingga Nilai jual melonjak dan pendapatan negara berlipat ganda
- Reformasi Penerimaan SDA : Tingkatkan royalti bagi hasil dan pajak SDA secara adil. Terapkan sistem bagi hasil. Keuntungan sesungguhnya bukan sekedar volume produksi, namun terus bangun dana abadi kekayaan alam cadangan masa depan
- Keadilan Pusat – Daerah : Selayaknya porsi terbesar bagi hasil untuk daerah penghasil, ganti kerusakan lingkungan, pemulihan dan pembangunan ; selebihnya digunakan untuk pemerataan nasional
- Transparansi dan Partisiasi : Selaras data kontrak, produksi dan penerimaan terbuka bagi umum berdasarkan tata kelola profesional clean and good governance.
- Keberlanjutan : Kelola dengan baik – nikmati sekarang tanpa menghabiskan hak generasi mendatang (sustainable development)
D. Perubahan Makna APBN
Jika di tahun 2045 hasi SDA mendominasi 60 – 70 % pendapatan negara, maka :
- Beban pajak rakyat berkurang atau dialihkan ke sektor yang lebih mampu
- Pembangunan lebih merata, layanan publik makin baik tanpa membebani rakyat
- Kemandirian Fiskal Tercapai : Indonesia tak lagi tergantung hanya pada komoditas dunia maupun hutang luar negeri.
Penutup dan Kesimpulan
Satu abad Indonesia merdeka harus menjadi titik balik : dari memeras rakyat dengan berbagai dalih pajak menuju pemaksimalan amanah kekayaan alam. Tata kelola yang baik, adil dan bijaksana berarti mengakhiri kebocoran, menguasai dan meningkatkan nilai tambah, dan membagi hasil secara adil dan proporsional
Kesimpulan.
Kekayaan alam yang melimpah adalah modal utama kemerdekaan menuju kemandirian sejati jika dikelola dengan benar. APBN akan berdiri tegak diatas hasil bumi, bukan pada keringat rakyat. Itulah bukti kemandirian ekonomi bangsa serta keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat menuju Indonesia Emas 2045 insyaAllah. Wassalam***
M. Sangap Siregar, S.Pd. MA adalah
Dosen : Univ. Hang Tuah Pekanbaru Riau
Alumni : Magister Psikologi Konseling University Kebangsaan Malaysia, 2004
