PARIS, Infozone – Pemerintah Prancis dituding bersembunyi di balik narasi kerusuhan untuk mendelegitimasi protes pelajar yang meluas di seluruh negeri. Protes atas biaya hidup dan krisis pendidikan berujung bentrokan polisi.
Menurut laporan Al Jazeera, gambar kekacauan seperti jendela toko pecah, properti hancur, penjarahan dan kebakaran telah menyebar ke seluruh dunia. Namun pemerintah dinilai memanfaatkan kekerasan itu untuk menghindari sorotan atas kegagalan mengatasi krisis.
Kekerasan polisi juga disorot. Eden 14 tahun mengalami patah rahang dan gigi rontok akibat granat gas air mata. Mael 16 tahun kehilangan penglihatan satu mata akibat peluru karet polisi. Evan 15 tahun tangannya putus akibat granat setrum polisi.
Hingga 14 Oktober, 7.950 orang ditempatkan dalam tahanan polisi sejak protes dimulai September, 85 persen di antaranya anak di bawah umur. Tambahan 2.700 ditahan setelah protes 17 Oktober, dan 1.000 penangkapan lagi kemarin.
Di balik penangkapan massal, ada kekerasan struktural berupa kemiskinan. Tingkat kemiskinan tertinggi sejak 1990-an dengan 9,8 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara 53 miliarder Prancis memiliki kekayaan sebanyak hampir setengah populasi Prancis, menurut Oxfam.
Kondisi sekolah memburuk. Di Acoua, Pulau Mayotte, sekolah Cite du Nord dibangun untuk 900 siswa namun menampung 2.300 di kelas sempit dan ventilasi buruk. Di Sevran, pinggiran Paris, siswa keluhkan kebocoran air, jamur, toilet tak layak. Di Pantin, jendela sekolah tak bisa dibuka saat gelombang panas 40C.
Menurut Kementerian Pendidikan, 20,2 juta jam mengajar tidak terlaksana di SMP-SMA negeri pada 2024-2025, hampir 1 dari 10 jam. 15 juta jam hilang karena guru absen tidak diganti. Sejak 2017 saat Emmanuel Macron berkuasa, belanja pemerintah per siswa turun 20 persen.
Presiden Macron merespons dengan mengerahkan 70.000 polisi dan menjanjikan larangan protes, serta menuduh kiri jauh ingin menjatuhkan republik. Perdana Menteri Sebastien Lecornu meminta kiri memilih: republik yang disamakan dengan polisi, atau perusuh.
Penulis opini Rokhaya Diallo menilai strategi pemerintah menunggu gerakan kelelahan dan didiskreditkan adalah strategi gagal. Bahkan jika protes ini padam, protes baru akan segera menggantikannya selama kondisi hidup terus memburuk.
Sumber : Al Jazeera.com







