PARIS, INFOZONE.CO.ID – Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menjanjikan pemberlakuan jam malam baru di sejumlah wilayah untuk mengendalikan kerusuhan. Kebijakan ini diambil setelah aksi demonstrasi besar-besaran terkait biaya hidup dan pendidikan berakhir ricuh.
Dalam pernyataannya di platform X pada Selasa (20/10/2026), Lecornu menyebut pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan para wali kota untuk menentukan pemberlakuan jam malam di masing-masing prefektur.
Lebih dari setengah juta orang turun ke jalan di seluruh Prancis pada Sabtu lalu. Aksi yang awalnya diikuti mahasiswa yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan dan kelompok masyarakat yang menolak mahalnya biaya hidup, berubah menjadi aksi penjarahan dan pembakaran di berbagai lokasi. Lebih dari 2.500 orang ditangkap.
Kepolisian Prancis mengkonfirmasi, Senin malam (19/10) berlalu tanpa insiden besar di seluruh Prancis. Namun pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan.
Pemerintah Prancis dijadwalkan menggelar serangkaian pertemuan untuk meredam kerusuhan yang terjadi setelah berminggu-minggu protes mahasiswa terkait standar pendidikan.
Menteri Digital Prancis, Anne Le Henanff, dijadwalkan bertemu dengan petinggi media sosial pada Selasa ini. Dalam unggahannya di X pada Senin, Henanff menyebut barang-barang hasil jarahan akhir pekan lalu diperjualbelikan secara online dan meminta platform menghapus listing tersebut.
Demonstran menyerukan aksi lanjutan pada Sabtu pekan ini, namun serikat pekerja utama Prancis tidak mendukung seruan tersebut. Pejabat serikat pekerja dijadwalkan bertemu PM Lecornu pada Rabu, dan pada Kamis Lecornu akan berdialog dengan partai politik terkait protes ini.
Kerusuhan ini terjadi menjelang pemilihan presiden Prancis yang akan digelar April dan Mei tahun depan. Presiden Emmanuel Macron tidak bisa mencalonkan diri lagi karena aturan pembatasan dua periode.
Pemimpin sayap kanan National Rally, Marine Le Pen, saat ini memimpin jajak pendapat, disusul kandidat sayap kiri La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon di posisi kedua. Keduanya dituduh memanfaatkan protes untuk kepentingan pemilu.
Alice Cohen-Morzadec, juru bicara Serikat Mahasiswa Prancis, kepada Al Jazeera menyebut demonstrasi tersebut merupakan luapan kemarahan atas kebijakan Macron yang dinilai telah menghancurkan kondisi hidup mahasiswa.
“Satu dari dua mahasiswa tidak bisa makan dengan layak. Satu dari tiga mahasiswa tidak memiliki tempat tinggal permanen. Kami tidak bisa belajar dalam kondisi ini,” kata Cohen-Morzadec.
—
Sumber: Al Jazeera / AFP
👆 Klik untuk Pasang Iklan - Mulai 5.000+ / hari
