JAKARTA, INFOZONE – Pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui penyediaan rekening bagi seluruh Warga Negara Indonesia.
Hal itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil survei OJK bersama BPS.
“Tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian untuk literasi keuangan sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.
Menurutnya, angka tersebut sudah relatif baik dibanding standar OECD yang menetapkan literasi keuangan di 63 persen.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar setiap penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia (BSI) itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” jelas Airlangga.
Penyediaan rekening ini akan menggunakan data dari Dukcapil yang dipadankan dengan sistem di Bank Indonesia, khususnya untuk sistem pembayaran.
Selain rekening, pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS.
“Gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin,” tutur Airlangga.
Ke depan, berbagai program bantuan pemerintah juga akan disalurkan melalui rekening-rekening yang disiapkan untuk warga tersebut.
Sumber : BPMI Setpres | 7 September 2026, 20:13 WIB








