JAKARTA, INFOZONE – Penanaman karakter berbangsa dan budaya bersih menjadi fokus usulan Fraksi Partai Golkar (FPG) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Pendidikan Pancasila serta edukasi kebersihan didorong untuk masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) untuk kembali menjadi mata pelajaran utama.
Hal itu dibahas dalam Diskusi Publik Fraksi Partai Golkar MPR RI bertajuk “Pancasila Sebagai Falsafah dan Dasar Negara: Penguatan Pendidikan Pancasila Dalam Sistem Pendidikan Nasional” di Hotel Santika Premier Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/9/2026).
Hadir Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, M.H.; Sekretaris FPG H. Ferdiansyah, S.E., M.M.; Bendahara Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.; serta narasumber Pemikir Kebangsaan Yudi Latif, Ph.D.; Budayawan Dr. Ngatawi al-Zastrow; Guru Besar PPKN UNJ Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.; Wakil Ketua Umum Vox Point Indonesia Indra Charismiadji; dan Dekan FISIP Universitas Syekh Yusuf Dr. Muhammad Ibrahim Rantau.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menegaskan pentingnya Pancasila sebagai panduan hidup bangsa yang faktanya masih menghadapi tantangan tidak sederhana akibat globalisasi, teknologi digital, dan arus informasi cepat.
“Namun, tanpa fondasi nilai yang kuat, perkembangan tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti melemahnya solidaritas sosial, meningkatnya individualisme, intoleransi, kekerasan, penyebaran informasi yang tidak benar, hingga menurunnya kepedulian antarmanusia,” ujarnya.
Mekeng menuturkan kondisi tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat saat anggota DPR/MPR sosialisasi di dapil.
“Dulu (zaman orde baru), jika tidak lulus di mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), kita tidak naik kelas. Sekarang, anak-anak kita kadang bingung ketika ditanya tentang Pancasila. Hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
Ia menekankan RUU Sisdiknas yang sedang dibahas Komisi X DPR RI harus segera memasukkan usulan Pendidikan Pancasila dan berharap fraksi lain mendukung agar menjadi keputusan politik.
Tidak hanya Pancasila, Mekeng juga menyoroti pendidikan kebersihan. Baginya, masalah sampah telah menjadi persoalan besar yang perlu diperbaiki melalui pendidikan sejak kecil agar budaya bersih terbentuk hingga dewasa seperti di Jepang.
“Jika tidak dimulai sejak kecil, budaya bersih tidak akan terbentuk. Kalau sudah dewasa, diimbau seperti apa pun akan sulit. Namun, jika dari kecil sudah diberi pendidikan kebersihan seperti yang dilakukan di Jepang, anak-anak akan memiliki budaya bersih,” tuturnya.
Ia menegaskan kebersihan adalah bagian dari iman. Jika tidak diperhatikan, masalah sampah akan menjadi bom waktu dan menyedot anggaran APBN.
Fraksi Golkar menilai penguatan Pendidikan Pancasila sejalan dengan Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (5) UUD 1945 serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menegaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Sumber: http://mpr.go.id – Jumat, 18 September 2026 | 17:09 WIB








