Infozone, Jakarta | Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi mengenai budaya, aturan hukum, dan etika sosial Arab Saudi bagi calon jemaah haji Indonesia. Permintaan itu disampaikan menyusul viralnya video jemaah asal Indonesia yang diamankan aparat keamanan di Madinah karena diduga merekam perempuan Arab tanpa izin.
Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menilai peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, pembekalan selama ini masih fokus pada tata cara ibadah dan teknis perjalanan, sementara pemahaman budaya serta aturan sosial di Arab Saudi belum optimal.
“Masih banyak jemaah kita yang belum memahami secara utuh aturan sosial dan budaya di Arab Saudi. Hal-hal yang mungkin dianggap biasa di Indonesia, bisa menjadi persoalan hukum di sana,” ujar Lisda dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (15/5/2026).
Komisi VIII menilai materi manasik haji perlu diperluas, termasuk edukasi larangan mengambil foto atau video orang lain tanpa izin. DPR mengingatkan masyarakat Arab Saudi sangat menjunjung tinggi privasi, terutama terhadap perempuan, sehingga tindakan merekam secara sembarangan dapat menimbulkan persoalan hukum.
Lisda juga menyoroti meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan jemaah. Banyak yang aktif mendokumentasikan aktivitas di Tanah Suci, namun belum memahami batasan hukum dan etika yang berlaku.
“Jangan sampai niat mengabadikan momen justru berakhir menjadi persoalan hukum. Ini yang harus benar-benar dipahami oleh jemaah kita sebelum berangkat,” katanya.
DPR meminta petugas haji, pembimbing ibadah, dan ketua kloter lebih aktif memberikan pendampingan serta pengingat kepada jemaah terkait budaya dan regulasi di Arab Saudi. Komisi VIII menegaskan perlindungan terhadap jemaah tidak cukup hanya melalui pelayanan teknis, tetapi juga melalui penguatan pemahaman hukum dan etika sosial.
“Petugas jangan hanya fokus pada teknis keberangkatan dan ibadah. Pemahaman tentang budaya, aturan hukum, dan etika di Arab Saudi juga sangat penting demi melindungi jemaah kita,” ujar Lisda.
Ia mengimbau seluruh jemaah Indonesia agar lebih bijak menggunakan telepon genggam selama haji. Jemaah diminta tidak merekam orang lain tanpa izin, terutama perempuan dan aparat keamanan setempat, guna menghindari kesalahpahaman maupun pelanggaran aturan.
Lisda menegaskan ibadah haji juga mencerminkan sikap dan perilaku bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
“Haji bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan akhlak, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap aturan negara lain,” tutup legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.
Sumber: DPR RI
