InfoZone,-Larantuka| Anggota DPRD Flores Timur, Gafar Ismail, meminta Pemerintah Kabupaten Flores Timur tidak lagi bermain-main dengan persoalan pengadaan 700 ekor bibit sapi Bali dalam program unggulan Big Push.
Gafar bahkan secara tegas mendorong agar kontrak pengadaan tersebut dibatalkan apabila kondisi di lapangan memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.
Menurutnya, jika pembatalan kontrak ditempuh, Pemerintah Daerah harus berani dan siap menerima seluruh konsekuensi keperdataan yang mungkin timbul antara Pemda Flores Timur dan pihak penyedia.
“Tegas saya, kalau memang harus dibatalkan, batalkan. Tetapi Pemda harus siap menerima konsekuensi keperdataan yang terjadi nantinya antara penyedia dan Pemda Flores Timur,” tegas Gafar Ismail kepada awak media, Kamis,10 September 2026.
Gafar mengatakan, persoalan ini sebenarnya bukan baru diketahui pemerintah maupun DPRD. Menurut dia, tanda-tanda persoalan pengadaan sapi tersebut sudah terlihat sejak beberapa bulan lalu.
Ia mengingatkan kembali bahwa Komisi II DPRD Flores Timur sebelumnya telah melakukan uji petik di lapangan pada Mei 2026.
Hasil uji petik tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur pimpinan DPRD. Komisi II juga telah melakukan rapat kerja dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan, sejumlah OPD terkait serta Asisten II.Dalam rangkaian pembahasan tersebut, kata Gafar, opsi perubahan kontrak melalui adendum sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal, sebelum pihak penyedia melakukan pembelian sapi.
“Saat Komisi II melakukan uji petik pada bulan Mei, kemudian dilanjutkan dengan rapat pemerintah daerah bersama unsur pimpinan DPRD pada hari Minggu pekan lalu, Komisi II juga sudah melakukan rapat kerja dengan Disbunter, OPD dan Asisten II. Semuanya sudah terang-benderang untuk bisa diambil langkah melakukan adendum kontrak sebelum pihak ketiga belanja,” jelasnya.
Karena itu, Gafar mempertanyakan mengapa pemerintah baru berbicara serius mengenai adendum ketika persoalan sudah berada di penghujung proses.
“Nah, sekarang di ujung injury time baru mau adendum kontrak,” tandasnya.
Menurut Gafar, keterlambatan tersebut tidak boleh kembali berujung pada bertambahnya kerugian keuangan daerah.
Ia berharap pemerintah segera mengambil keputusan yang jelas agar potensi kerugian yang lebih besar dapat ditekan.
“Semoga bisa segera dilakukan agar kerugian keuangan daerah yang lebih besar bisa dihindari,” ujarnya.
DPRD Jangan Hanya Berdiskusi
Gafar juga meminta DPRD Flores Timur, khususnya Banggar, mengambil sikap yang lebih tegas terhadap persoalan tersebut.
Menurutnya, persoalan program Big Push sapi Bali sudah terlalu serius apabila hanya diselesaikan melalui perdebatan dan pertukaran opsi tanpa keputusan konkret.
“DPRD melalui Banggar seharusnya ada sikap yang lebih tegas,” tandas Gafar.
Ia menegaskan bahwa program Big Push merupakan program unggulan daerah yang menggunakan uang rakyat. Karena itu, setiap keputusan menyangkut kontrak dan anggaran harus dihitung secara matang, termasuk konsekuensi apabila kontrak dikurangi maupun dibatalkan.
Jangan Main-main dengan Uang Daerah
Gafar mengaku setelah mendengar sejumlah opsi skema yang disampaikan Sekda Flores Timur selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dirinya semakin melihat pentingnya pemerintah segera menentukan sikap.
“Kita jangan main-main dengan program unggulan Big Push yang satu ini. Anggaran daerah sudah keluar awal di lokasi,” tegasnya.
Menurut Gafar, persoalan bukan hanya menyangkut kontrak pengadaan sapi. Ada sejumlah komponen anggaran lain yang juga harus dievaluasi apabila volume pengadaan sapi dikurangi atau kontrak dibatalkan.
Di antaranya anggaran sewa lahan, pakan ternak, HMT dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
“Kalau dibatalkan dan dikurangi juga berdampak hukum, karena uang daerah sudah keluar sekian miliar di Tanjung Bunga,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh komponen anggaran yang telah dikeluarkan dievaluasi dan disesuaikan dengan volume pekerjaan yang benar-benar akan dilaksanakan.
“Itu harus dievaluasi kembali. Anggaran dari sewa lahan, pakan ternak, sudah berapa banyak yang dikeluarkan? Ya harus dikembalikan dan disesuaikan dengan volume pekerjaan sapi yang direncanakan,” ujar Gafar.
Ia menegaskan, apabila terdapat pengeluaran yang tidak lagi relevan akibat perubahan volume atau pembatalan program, maka pemerintah harus melakukan penyesuaian dan pengembalian sesuai ketentuan.
“Wajib hukumnya dikembalikan, mulai dari sewa lahan, HMT dan lainnya karena sudah menjadi temuan di lokasi,” tegas Anggota DPRD Flores Timur tersebut.
Pilihan Kini di Tangan Pemda
Pernyataan Gafar mempertegas bahwa persoalan pengadaan 700 ekor sapi Bali kini tidak lagi sekadar persoalan teknis peternakan. Persoalan tersebut telah masuk ke wilayah kontrak, anggaran, potensi kerugian daerah dan konsekuensi hukum.
Pemda Flores Timur kini dihadapkan pada pilihan yang tidak ringan: mempertahankan kontrak dengan segala konsekuensinya, melakukan adendum, mengurangi volume pekerjaan, atau membatalkan kontrak dan menghadapi konsekuensi keperdataan dengan penyedia.
Bagi Gafar, yang terpenting adalah pemerintah tidak lagi menunda keputusan.
Sebab, semakin lama keputusan diambil, semakin besar pula potensi konsekuensi keuangan yang harus ditanggung daerah.
“Jangan sampai karena terlambat mengambil keputusan, uang rakyat yang akhirnya harus menanggung akibatnya,” pungkasnya.
🚨 IMBauAN POLDA RIAU: STOP KARHUTLA 🚨
ASAP MERUSAK KESEHATAN, API MERUSAK MASA DEPAN!
Pelaku Pembakaran: Penjara 15 Tahun | Denda Rp 5.000.000.000,-
Bersama Kita Cegah Karhutla, Wujudkan Riau Hijau Tanpa Asap
