JAKARTA, Infozone – Pemerintah merancang RAPBN 2027 secara ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat 14/8/2026.
Sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenkeu RI, Menkeu optimistis perekonomian nasional 2027 tetap solid.
“Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujar Menkeu Purbaya.
Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun tumbuh 6,8% dibanding outlook 2026. Rinciannya: penerimaan perpajakan Rp2.908 triliun, PNBP Rp517,4 triliun, dan hibah Rp0,7 triliun.
Sementara belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 3,9%. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp3.362,2 triliun dan Transfer ke Daerah Rp735,0 triliun. Dengan demikian defisit anggaran dipatok 2,40% terhadap PDB.
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” jelas Menkeu.
Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo pada Pidato Kenegaraan, RAPBN 2027 difokuskan pada 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional PKPN :
1. Kedaulatan pangan
2. Kemandirian energi dan air
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Hilirisasi dan industrialisasi
6. Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana
7. Ekonomi kerakyatan dan desa
8. Penurunan kemiskinan
“Kebijakan belanja pemerintah pusat ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat,” imbuh Menkeu Purbaya sebagaimana dilansir Kemenkeu.
RAPBN 2027 memberi porsi besar pada sektor sosial.
Pendidikan mendapat alokasi Rp820,9 triliun. Dana ini untuk Program Indonesia Pintar PIP bagi 22,1 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Perlindungan sosial dianggarkan Rp549,9 triliun atau tumbuh 10% dari 2026. Anggaran ini untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.
Sementara kesehatan dialokasikan Rp244,9 triliun dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Pemerintah menegaskan komitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan.
“Pemerintah terus berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat,” tulis Kemenkeu.
Sumber: http://kemenkeu.go.id| Jumat, 14 Agustus 2026 21.22 WIB
