JAKARTA, Infozone – Ketua DPR RI Dr. H.C. Puan Maharani menegaskan keberhasilan APBN Tahun Anggaran 2027 tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat.
Hal itu disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14/8/2026.
Rapat tersebut juga bertepatan dengan penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebagaimana dilansir dari laman resmi DPR RI, Puan menekankan APBN merupakan arah kebijakan negara.
“APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria.
Puan menggambarkan perkembangan APBN dari tahun ke tahun. Pada 2000 APBN sebesar Rp197 triliun, naik jadi Rp1.126 triliun pada 2010. Sementara pada 2026 APBN sudah mencapai sekitar Rp3.842 triliun.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” sebut Puan sebagaimana dilansir DPR RI.
Menurut Puan, sebesar apapun angka APBN tidak akan bermakna jika belum menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” tutur perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR itu.
“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya… angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” imbuhnya.
Karena itu, Puan menegaskan kinerja APBN harus dinilai dari dampaknya:
Sebagaimana dilansir dari http://dpr.go.id, Puan menyatakan “APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik.”
Puan menyampaikan 4 hal yang harus jadi perhatian dalam pembahasan APBN 2027:
1. Pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan dunia usaha.
2. Belanja negara harus berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi hasil.
3. Defisit dan utang dikelola hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak membebani generasi mendatang.
4. Transfer ke daerah diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan.
Ia juga mengingatkan tema fiskal 2027 ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’ harus mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan. Program prioritas seperti kedaulatan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, hingga penurunan kemiskinan harus dijalankan sebagai satu kesatuan.
“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” ungkap Puan.
“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” sambungnya.
Puan menutup dengan ajakan agar DPR, Pemerintah, TNI, Polri bergotong royong mewujudkan APBN 2027 sebagai instrumen politik yang menghadirkan negara untuk rakyat.
Sumber: http://dpr.go.id | Jumat, 14 Agustus 2026
