JAKARTA, INFOZONE.CO.ID – Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai membawa angin segar bagi pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima (UKM PKL) Indonesia. Penilaian ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed.
Dalam catatannya pada 20 Oktober 2026, dr. Ali Mahsun ATMO menyampaikan tiga catatan penting terkait keberpihakan Presiden Prabowo kepada ekonomi rakyat kecil.
Catatan Pertama: Negara Wajib Lindungi Rakyat dan Kekayaan Alam
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 di hadapan MPR RI, Presiden RI ke-8 Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto selalu mengumandangkan bahwa seluruh rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia wajib dilindungi negara.
Tidak boleh ada rakyat yang mengalami kelaparan, tidak boleh ada rakyat yang terus hidup dalam kemiskinan, dan tidak boleh bumi serta kekayaan Nusantara digarong oleh koruptor maupun pemilik modal, baik dari anak bangsa sendiri maupun bangsa asing.
“Seluruh kekayaan alam di negeri ini harus dikelola tegak lurus dan mandiri di atas kaki sendiri, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar dr. Ali Mahsun.
Bagi UKM PKL Indonesia, catatan pertama ini dimaknai sebagai perlindungan nyata berupa pagar yang rapat agar pelaku usaha kecil mendapat kesempatan untuk maju, berkembang, dan unggul tanpa dikuasai pemilik modal besar.
Catatan Kedua: Keberpihakan Nyata Lewat Kebijakan dan 5 Program Unggulan
Catatan kedua, selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo sangat nyata berpihak dan peduli kepada petani, nelayan, home industry, pengemudi ojek, pedagang kecil, dan UKM PKL Indonesia.
Bukan hanya melalui PP 47/2024 yang menghapus 1 juta utang ekonomi rakyat kecil, tetapi juga berbagai kebijakan peningkatan permodalan UKM PKL dengan bunga sangat murah. Bahkan untuk usaha ultramikro melalui Kredit Mekar, bunganya hanya 8 persen.
Lebih dari itu, kehadiran lima program unggulan Presiden Prabowo Subianto menjadi penjelmaan perlindungan dan kepedulian negara terhadap UKM PKL. Kelima program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, dan 3 Juta Rumah Rakyat.
“Ini merupakan penjelmaan revolusi ekonomi rakyat Indonesia, dan Revolusi Sandang, Papan, dan Pangan Rakyat Indonesia. Ini sangat nyata,” tegas dr. Ali Mahsun.
Ia juga menyoroti ketegasan Presiden Prabowo dalam menindak penyelewengan. Ketika ada penyalahgunaan dan tindakan koruptif dalam realisasi lima program unggulan di lapangan, Presiden tidak pernah toleransi dan tidak pandang bulu.
“Hal ini nyata dialami Dadan Kepala BGN RI, sosok yang diangkat dan diberi penghormatan oleh Presiden Prabowo Subianto, tetap ditangkap Kejaksaan Agung ketika terbukti melakukan penyelewengan. Demikian pula terhadap pejabat negara lain yang menyalahgunakan kewenangan,” jelasnya.
Catatan Ketiga: Kedaulatan Ekonomi di Atas Kaki Sendiri
Catatan ketiga, di berbagai kesempatan Presiden Prabowo ingin rakyat, bangsa, dan negara ini tegak lurus di atas kaki sendiri dan berdaulat atas segala kekayaan sumber daya yang dimiliki negeri ini.
Presiden selalu menegaskan kedaulatan ekonomi rakyat harus diwujudkan dan tidak boleh diinfiltrasi, dijajah, maupun dikooptasi oleh siapa pun, baik oleh anak bangsa sendiri maupun bangsa asing.
“Presiden Prabowo sangat nyata berpihak dan peduli ke petani, nelayan, home industry, ojek, dan pedagang kecil. Apapun risikonya, Presiden menegaskan dengan sekuat tenaga bertekad menjaga, mempertahankan, dan memperkokoh kedaulatan bangsa dan negara, serta kedaulatan ekonomi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Penulis adalah:
dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed.
Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP)
Jakarta, 20 Oktober 2026
—
Catatan Redaksi: Opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan Redaksi INFOZONE.CO.ID







