BENGKALIS, INFOZONE – Konflik lahan di Pulau Rupat kembali memanas. Warga dari 3 desa di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, pada Ahad (13/9/2026) menyampaikan deklarasi penolakan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang diduga mencaplok lahan milik masyarakat.
Dalam aksinya, warga membentangkan spanduk berisi tuntutan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kepada Presiden RI Prabowo Subianto Kami Warga 3 Desa Pulau Rupat Meminta Selamatkan Pemukiman dan Perkebunan dari klaim pencaplokan lahan oleh warga negara asing,” demikian bunyi spanduk.
Warga juga meminta aparat penegak hukum memeriksa kepemilikan lahan atas nama Siti Azizah seluas lebih dari 25 hektar yang wajib memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
“Tegakkan aturan dan laksanakan arahan Gubernur Riau Saleh Djasit,” pekik warga serentak.
Sebanyak 1020 orang telah menandatangani petisi yang mendesak Chua Chi N Heng dideportasi dari wilayah Rupat.
Aksi ini dilakukan setelah 16 hari menunggu jawaban pasca demo di Kantor Camat Rupat pada 28 Agustus 2026. Karena tak ada kejelasan, warga berencana melanjutkan aksi dengan mengepung Kantor Bupati dan Kantor BPN Bengkalis.
Kekecewaan warga memuncak saat mendatangi Kantor Bupati.
“Tak ada satu orang pun di kantor bupati. Hanya 1 orang staf bupati dan 1 orang staf asisten. Jawabannya menunggu pejabat pemkab pulang umroh. Kan pemkab ini banyak yang bisa ambil keputusan,” ujar Afrizal dengan nada heran.
Cendikiawan Melayu Dr. Elviriadi menyebut kejadian di Rupat sebagai bentuk kuncian politik oligarkhi.
“Sudah mendarah daging di bumi melayu Riau ini, pemodal dengan mudah menaklukkan aparat pemerintah. Tradisi membungkuk pada cuan adalah tabiat asli pejabat Riau,” ucap alumni UKM Malaysia itu.
Elviriadi yang juga pengurus PP Muhammadiyah melihat kekuatan people power ada di Rupat. Dengan radius klaim lahan ratusan hektar, warga yang terdampak cukup besar.
“Apalagi jika dilakukan komunikasi politik dengan legislatif Bengkalis bargaining Rupat menguat,” simpul putra Meranti tersebut.
Ia menegaskan Bupati Bengkalis Kasmarni harus mengambil langkah strategis. Jika tidak, isu WNA caplok NKRI ini dapat menggoncang posisi kepemimpinan.
Sumber: Dokumentasi Warga / Redaksi Infozone








