JAKARTA, INFOZONE – Ketua DPR RI Puan Maharani didapuk menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Di hadapan tokoh nasional dan internasional, Puan menegaskan demokrasi sejati harus menempatkan legitimasi rakyat sebagai fondasi kekuasaan negara.
“Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang penting dan strategis ini,” kata Puan membuka pidatonya.
Hadir menyambut Puan, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie, Dewi Fortuna Anwar, Nadia Habibie, hingga Menteri Besar Selangor Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Puan didampingi Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII Dony Maryadi Oekon.
Puan mengenang awal berdirinya The Habibie Center pada 1999 oleh Presiden ke-3 RI BJ Habibie, saat Indonesia baru memulai reformasi.
“Indonesia memasuki babak baru perjalanan sejarahnya, dengan membawa harapan besar untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat; menempatkan kembali kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar Puan.
Dalam forum bertema ‘Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia’ ini, Puan menyinggung dialektika panjang soal kekuasaan sejak Yunani Kuno hingga demokrasi modern: siapa berhak memegang kekuasaan dan untuk siapa kekuasaan digunakan.
“Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,” tegas Puan, perempuan pertama Ketua DPR RI.
Namun, Puan mengingatkan pengakuan kedaulatan rakyat saja tidak menjamin keadilan.
“Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna,” ungkapnya.
Menurut Puan, tantangan terbesar demokrasi bukan hanya memastikan kekuasaan berasal dari rakyat, tapi memastikan rakyat berdaulat menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan.
Puan mencontohkan kepemimpinan Soekarno yang mempersatukan bangsa dan membentuk NKRI, serta BJ Habibie yang membuka jalan demokratisasi dan reformasi politik.
“Kepemimpinan yang bernilai, tidak ditentukan oleh lamanya kekuasaan yang dimiliki seseorang, melainkan oleh besarnya perubahan yang dihasilkan, serta pengaruh yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya,” kata Puan.
“Demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” tegasnya. “Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera.”
“Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat,” tutup Puan.
Sumber: DPR RI
👆 Klik untuk Pasang Iklan - Mulai 5.000+ / hari
