JAKARTA, Infozone – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)hinggaSemester I Tahun 2026` tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal.
Hal itu disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7/2026). Kinerja APBN yang solid juga mendapat pengakuan dari 2 lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard & Poor's (S&P) dan Lianhe Credit Rating.
Pendapatan Tumbuh 21,4%, Belanja Produktif
Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menyampaikan pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan (yoy).
Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656,0 triliun atau meningkat 17,8% (yoy), mencerminkan APBN yang tetap ekspansif dan produktif.
“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun,” jelas Menkeu.
Menurutnya, capaian ini menunjukkan APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga menjalankan fungsinya menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.
Diakui S&P dan Lianhe Credit Rating
Kinerja kuat APBN menjadi faktor S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.
“APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil,” ujarnya.
Selain itu, Lianhe Credit Rating dari China memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil untuk rencana penerbitan Panda Bond Pemerintah Indonesia.
“AAA itu yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang,” jelas Menkeu.
Lianhe memberi peringkat tertinggi karena didukung pertumbuhan ekonomi kuat, fundamental solid, utang luar negeri relatif rendah, cadangan devisa memadai, dan rasio utang pemerintah pruden.
“Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap pruden,” pungkas Menkeu.
Kemenkeu RI
