Ke Bandung 6 Hari 5 Malam, 17 Camat Flotim Telan Anggaran Rp 317 Juta

INFOZONE,LARANTUKA | Selama enam hari lima malam di Bandung, 17 camat definitif Kabupaten Flores Timur menghabiskan anggaran sebesar Rp 317.710.000.

Dana tersebut bersumber dari Perubahan APBD 2026 untuk perjalanan dinas peserta dan pendamping, termasuk biaya PNBP Rp 4 juta per peserta.

Bacaan Lainnya

Hal itu dikonfirmasi Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Flores Timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Flores Timur, Petrus Pedo Maran, membenarkan para camat saat ini telah berada di Bandung, Jawa Barat. Mereka mengikuti pembelajaran tatap muka di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Ini untuk penguatan atau peningkatan kapasitas seluruh camat, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi camat baik sebagai kepala wilayah maupun sebagai perangkat daerah,” ujar Pedo Maran, Kamis, 12 November 2026.

*Bukan Rutin, Tapi Wajib*

Pedo menegaskan, kegiatan ini bukan kegiatan rutin setiap tahun. Bimtek ini wajib dilakukan karena masih ada camat baru yang belum memenuhi syarat.

Dasarnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (2), PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 13 ayat (1) dan (2), serta syarat pengisian jabatan camat yang selaras dalam sistem _integrated mutasi_ (I-MUT) yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Camat adalah perpanjangan tangan bupati dalam koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan kemasyarakatan di wilayahnya,” kata Pedo.

*Jabatan Terancam Batal*

Menurut Pedo, saat pelantikan camat beberapa waktu lalu, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemenuhan syarat, yakni paling lama enam bulan sejak camat resmi dilantik.

“Tidak setiap tahun, ini dilakukan kalau ketika pengisian jabatan lagi dan ternyata masih ada camat baru terlantik yang belum punya ijazah atau sertifikat pendidikan pamong praja, maka kegiatan ini wajib dilaksanakan lagi. Karena konsekuensinya, jabatan camat terlantik dapat dibatalkan oleh pusat melalui Gubernur,” tegasnya.

Dengan bimtek ini, Pemkab Flores Timur berharap seluruh camat tidak hanya sah secara administrasi, tetapi juga cakap menjalankan tugas pemerintahan di wilayah masing-masing.

 

Pasang Iklan di Infozone - 5000+ pembaca

👆 Klik untuk Pasang Iklan - Mulai 5.000+ / hari

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *