LARANTUKA, INFOZONE | Di tengah carut-marutnya sentra peternakan Wulo Kolo, adendum pengadaan bibit Sapi Bali justru disembunyikan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memegang kewenangan teknis adendum, hingga kini tidak pernah membuka dokumen pengurangan volume dari 700 ekor menjadi 450 ekor itu.
Akibatnya, Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunter) Flores Timur, Yosep Aryo Soecipto Pehan Keraf, mengaku terpaksa kerja sendiri.
Pengadaan bibit Sapi Bali Tahun Anggaran 2026 itu bahkan tidak masuk dalam rekap realisasi paket proyek strategis daerah pada evaluasi Pemkab Flores Timur, 5 Oktober 2026 lalu. Tim pengendali pembangunan hanya menanti laporan dari Disbunter.
Padahal, pada 28 September 2026, CV. Chatalea Pratama Kupang sudah mendatangkan 200 ekor bibit sapi tahap pertama ke Wulo Kolo, Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga. Dari rombongan itu, 40 ekor mati setelah tiba di sentra, sejumlah lainnya kabur dari kandang.
Pada 3 November 2026, penyedia kembali mendatangkan 100 ekor bibit sapi ke sentra yang sama, di saat daya dukung sentra nyata-nyata tidak siap.
Disbunter sendiri telah membayar termin pertama sebesar Rp900.100.000 untuk 114 ekor sapi tahap pertama. Namun soal adendum volume, semuanya bak berada di bilik rahasia hingga masa kontrak awal berakhir.
Cipto Keraf mengaku hanya dilaporkan soal adendum waktu, bukan adendum volume.
“Kewenangan teknis terkait adendum adalah kewenangan PPK. Dari awal sejak dipercayakan mengemban jabatan Plt. Kadis Bunter ini, kami telah memberikan pertimbangan atas ketidakmampuan daya dukung sumber pakan yang ditanam pihak Barakat di sentra peternakan Wulo Kolo sehingga pilihannya adalah pengurangan volume. Namun kewenangan tersebut itu ranahnya PPK,” kata Cipto Keraf saat dikonfirmasi awak media.
Ia menegaskan, hingga kini dirinya belum mendapat laporan terkait adendum volume itu.
Kondisi itu membuat Cipto yang sedang menanti jawaban Bupati Antonius Doni Dihen atas pengajuan pengunduran dirinya, kesulitan mendesain skema pemeliharaan lanjutan.
“Kondisi HMT hasil kegiatan persiapan sentra peternakan TA 2025 nyata-nyata tidak mendukung. Pengeboran air baru dilakukan lewat dukungan anggaran di perubahan APBD TA 2026 ini. Sedangkan bibit sapi pun masuk terus di saat sentra peternakan secara nyata tidak mendukung,” ujarnya.
“Nah, seperti apa formula pemeliharaan, apakah tetap di sentra dengan daya dukung yang secara nyata tidak mendukung itu ataukah ke sub sentra? Belum lagi di urusan perampungan pekerjaan kandang ayam petelur, sedangkan bibit ayam petelur tahap satu pun siap masuk. Sumber daya teknis di Disbunter tidak mendukung, saya sepertinya kerja sendiri,” keluh Cipto.
Soal penyesuaian kontrak sewa lahan, Cipto mengaku sudah melaporkan kepada pimpinannya untuk tidak menyentuh ruang tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, PPK belum memberikan penjelasan terkait alasan adendum volume 700 menjadi 450 ekor tidak pernah dibuka ke publik.







