JAKARTA, INFOZONE | Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026) siang.
Gibran tiba di Gedung Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 11.37 WIB setelah menemui pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Surat tersebut diserahkan langsung dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit dengan pimpinan MPR.
“Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, Gibran tidak menjelaskan alasan di balik keputusannya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Sebelumnya, pada Rabu (11/11/2026), Ketua Projo Budi Arie Setiadi, menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR Ahmad Muzani juga menyebut Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo, dan pimpinan parlemen akan membahas langkah selanjutnya.
Awalnya Sampaikan Niat ke Prabowo
Rangkaian pengunduran diri ini bermula dari pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi, dalam pertemuan itu Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri.
“Memang benar pagi hari tadi, pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu, pak Wapres menyatakan niat untuk mengundurkan diri,” tutur Prasetyo.
Prasetyo meluruskan bahwa Presiden tidak menolak niat tersebut, melainkan memberi sejumlah saran dan meminta Gibran diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Niat pengunduran diri itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya. Salah satu persoalan yang disorot adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Apa Selanjutnya? Mekanisme Konstitusi
Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan. Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru setelah pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterimanya surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden sebagai pengganti Gibran.
Mekanisme ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 46 UU MD3, di mana MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu di antara dua calon yang diusulkan Presiden.
Hingga berita ini diturunkan, Istana belum menyampaikan keterangan resmi lebih lanjut mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap surat pengunduran diri tersebut.
—-
👆 Klik untuk Pasang Iklan - Mulai 5.000+ / hari
