JAKARTA, Infozone – Pimpinan DPR RI bergerak cepat merespons aspirasi ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat 19/6/2026. Wakil Ketua DPR Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad menegaskan seluruh tuntutan telah dikomunikasikan langsung ke pemerintah.
Beberapa langkah konkret langsung diambil DPR. Mulai dari komunikasi ke Menteri ESDM soal kelangkaan BBM, hingga pengawalan pencabutan status tersangka 16 mahasiswa Universitas Trisakti dalam 1 minggu ke depan.
Wakil Ketua DPR Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua Korinbang Saan Mustopa menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen.
“Barusan kami sudah melakukan audiensi dan menerima aspirasi dari perwakilan teman-teman mahasiswa. Beberapa aspirasi telah kami sampaikan langsung melalui sambungan telepon kepada Menteri ESDM maupun Kepala BPH Migas,” ujar Dasco, Jumat 19/6/2026.
Aspirasi yang ditujukan ke DPR juga akan ditindaklanjuti.
Wakil Ketua DPR Korinbang Saan Mustopa memaparkan tindak lanjut konkret DPR. Untuk 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang masih berstatus tersangka pascaaksi demonstrasi, Ketua Komisi III DPR telah berkomunikasi dengan pihak terkait.
“Dalam waktu satu minggu ke depan diharapkan status tersangka terhadap 16 mahasiswa tersebut dapat dicabut,” kata Saan.
DPR juga menindaklanjuti 2 mahasiswa Universitas Mercu Buana yang diamankan saat hendak ikut aksi. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan, keduanya akan dibebaskan setelah aksi berakhir.
Mengenai kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah termasuk Daan Mogot Jakarta Barat, DPR telah langsung komunikasi ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Saan meminta pemerintah dan Pertamina segera menyusun skema penyesuaian harga yang mempertimbangkan harga minyak dunia agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
DPR juga memfasilitasi dialog langsung mahasiswa dengan Kementerian ESDM terkait tata kelola migas nasional. “Kalau teman-teman masih butuh penjelasan lebih lanjut, DPR siap memfasilitasi,” tegas Saan.
Terkait aspirasi menjaga stabilitas ekonomi-politik, evaluasi program pemerintah, penyelesaian guru honorer, pembahasan RUU Polri, hingga penguatan supremasi sipil, DPR akan segera koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“DPR tidak berhenti pada menerima aspirasi. Seluruh masukan akan kami komunikasikan dengan pemerintah dan tindak lanjuti agar jadi kebijakan yang berpihak ke masyarakat,” tegas Saan.
Sumber: DPR RI – Parlementaria
Foto: Mu/Andri
Editor: [Redaksi]
