Infozone, JAKARTA | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas untuk memastikan proses rekrutmen anggota Polri Tahun Anggaran 2026 berjalan bersih dari praktik penipuan dan percaloan. Sebagai bentuk komitmen nyata, Polri secara resmi menyiapkan layanan pengaduan (hotline) khusus bagi masyarakat.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa institusinya menerapkan toleransi nol (zero tolerance) terhadap segala bentuk penyimpangan dalam proses seleksi calon penegak hukum tersebut.
“Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah bayaran, jangan ditanggapi. Jika sudah terjadi, segera laporkan. Jika melibatkan anggota Polri, akan diproses oleh Propam. Jika melibatkan masyarakat sipil, akan dilakukan penegakan hukum sesuai aturan,” tegas Irjen Pol. Johnny di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Masyarakat maupun peserta seleksi yang menemukan indikasi kecurangan, pungli, atau praktik calo diminta untuk tidak ragu melaporkannya. Polri telah membuka akses pelaporan melalui Pemindaian Barcode resmi dari Divisi Propam Polri, Hotline Pengaduan Rekrutmen: 0821-1685-877 atau Pelaporan Langsung melalui Bareskrim Polri atau kantor kepolisian terdekat di wilayah masing-masing.
Irjen Pol. Johnny menjelaskan bahwa rekrutmen Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) merupakan investasi jangka panjang Polri guna mencetak pimpinan masa depan dengan proyeksi 25 hingga 30 tahun mendatang. Mengingat krusialnya proses ini, seluruh tahapan wajib mengacu pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), sesuai dengan arahan langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Beliau juga mengonfirmasi bahwa penerimaan Akpol 2026 murni dilakukan melalui satu jalur reguler, tanpa adanya kuota khusus. Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses ini guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Selain memperketat proses rekrutmen di hulu, Polri juga terus melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian, termasuk Akpol. Langkah progresif ini difokuskan untuk memperkuat kepribadian taruna dan menghilangkan sepenuhnya praktik kekerasan dalam relasi senior-junior.
“Sejak reformasi 1998, Polri telah mengedepankan kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemampuan komunikasi, serta pendekatan pelayanan yang humanis,” tambah mantan Kapolda Papua Barat tersebut.
Antusiasme putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi melalui jalur kepolisian tercatat sangat tinggi. Berdasarkan data terkini Polri, jumlah pendaftar calon Taruna-Taruni Akpol Tahun 2026 mencapai 7.988 orang yang mendaftar secara daring.
Dari total pendaftar tersebut, Polri mencatat sebanyak 5.432 peserta telah sukses terverifikasi dan berhak melangkah ke tahapan krusial berikutnya, yakni pemeriksaan administrasi.
Sumber : Humas polri go id
