INFOZONE,LARANTUKA | Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Sekda Flotim) kini tengah berada dalam sorotan tajam publik. Betapa tidak, di saat pemerintah pusat sedang gencar menyuarakan efisiensi anggaran, Sekretariat Daerah malah justru disinyalir menghambur-hamburkan uang rakyat lewat alokasi perjalanan dinas yang mencapai angka fantastis.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), total anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Flotim tahun 2025 hingga tahun 2026 mencapai *Rp 2.300.000.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).*
Angka fantastis itu tersebar dalam puluhan paket kegiatan perjalanan dinas yang terpecah-pecah. Pola pemecahan paket ini pun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat.
*Angka Fantastis yang Melukai Hati Rakyat*
Besarnya angka ini dinilai sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat Flores Timur saat ini. Di saat harga kebutuhan pokok melambung, petani dan nelayan berjuang bertahan hidup, dan banyak jalan di desa-desa masih rusak, uang rakyat justru diduga habis untuk membiayai perjalanan dinas pejabat.
Publik pun mempertanyakan, apa urgensi dari puluhan paket perjalanan tersebut hingga harus menguras APBD hampir Rp 2,3 Miliar? Kegiatan apa yang begitu mendesak hingga para pejabat harus terus-menerus keluar daerah?
Apakah perjalanan itu benar-benar membawa manfaat untuk rakyat Flores Timur, atau hanya sekadar “jalan-jalan” yang dibungkus dengan label dinas?
*Tabrak Instruksi Presiden Prabowo Subianto?*
Langkah Sekretariat Daerah Flores Timur ini dinilai sebagai pembangkangan halus terhadap kebijakan pusat. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 telah memberikan instruksi tegas: *Pangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50%!*
Kebijakan Presiden tersebut bertujuan agar dana negara dialihkan untuk program prioritas yang menyentuh rakyat langsung, bukan habis untuk biaya hotel, tiket pesawat, dan uang saku pejabat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan Sekretariat Daerah Flores Timur seolah “tuli” terhadap instruksi tersebut. Instruksi efisiensi dari pusat seolah hanya menjadi slogan di atas kertas, sementara di daerah, anggaran perjalanan dinas justru tetap jumbo.
*Rakyat Menuntut Transparansi*
Kini, bola panas ada di tangan Sekretaris Daerah Flores Timur, Petrus Pedo Maran. Publik menuntut penjelasan terbuka: Rincian perjalanan apa saja yang menelan anggaran hingga Rp 2,3 Miliar itu? Siapa saja yang berangkat? Ke mana saja? Dan apa hasil nyata yang dirasakan rakyat?
Tak hanya Sekda, sorotan juga mengarah kepada sejumlah pejabat lainnya, termasuk 17 Camat yang disebut-sebut ikut menikmati kucuran anggaran perjalanan dinas tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat Daerah Flores Timur belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut.
Publik kini menunggu. Apakah Rp 2,3 Miliar itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau sekadar pesta perjalanan dinas di atas penderitaan rakyat?
👆 Klik untuk Pasang Iklan - Mulai 5.000+ / hari
