InfoZone, Larantuka | Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Flores Timur (Flotim) di bawah kepemimpinan Bupati Ir. Antonius Doni Dihen, M.Sc., diingatkan untuk segera melakukan evaluasi total terhadap belanja operasional kendaraan dinas. Hal ini menyusul seringnya pernyataan Bupati di hadapan publik mengenai minimnya dana daerah akibat kebijakan efisiensi ketat anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.
Kritik pedas ini disampaikan oleh Presiden Forum Kejar Koruptor (FOKKER) Indonesia-Flotim, Matias Lidang Sabon, SH., MM., bersama anggotanya Thom Wijaya dalam sebuah diskusi terbatas bersama awak media di Larantuka, Jumat (1/5/2026).
Matias menilai, klaim “tidak ada dana” yang sering dilontarkan Pemda Flotim terasa kontradiktif dengan gaya operasional pejabatnya. Saat ini, Pemda diketahui masih mengoperasikan 8 unit Toyota Fortuner dan 3 unit Nissan Xtrail yang mengonsumsi bahan bakar mahal jenis Dexlite dan Pertamax.
Saran Parkir dan Percepat Lelang
FOKKER secara khusus menyoroti 3 unit mobil dinas Fortuner mantan Pimpinan DPRD Flotim periode 2019-2024 yang saat ini proses lelangnya terkendala karena hilangnya dokumen BPKB.
“Bupati Anton Doni sebaiknya memerintahkan Sekda Petrus Pedo Maran untuk mempercepat pengurusan dokumen BPKB yang hilang tersebut. Daripada terus dipakai setiap hari dan menambah beban biaya operasional, lebih baik 3 mobil Fortuner dan 3 mobil Xtrail itu diparkir saja,” tegas Matias.
Menurutnya, penggunaan terus-menerus terhadap aset yang hendak dilelang hanya akan menurunkan nilai jual dan memperbesar risiko kerusakan.
Hitung-hitungan Biaya: Sedot APBD Ratusan Juta
Thom Wijaya memaparkan estimasi biaya BBM yang harus ditanggung daerah. Untuk 3 unit Fortuner yang menggunakan Dexlite (asumsi harga Rp23.900/liter),biaya per bulan bisa mencapai Rp11,4 juta. Sementara untuk 3 unit Xtrail dengan Pertamax, biayanya mencapai Rp4,9 juta per bulan.
“Jika ditotal, hanya untuk BBM 6 unit mobil ini saja, APBD tersedot sekitar Rp15,8 juta hingga Rp16,3 juta per bulan. Dalam setahun, nilainya mencapai Rp196 juta lebih. Ini baru BBM, belum biaya servis dan ganti oli. Nilai ini sudah bisa untuk membeli satu unit Avanza bekas yang layak pakai bagi para Camat di Flotim,” sindir Thom.
Kontradiksi PAD Minus dan Gaya Hidup Pejabat
Thom mengaku heran dengan kebijakan Pemda yang tetap mempertahankan banyak mobil mewah di tengah kondisi PAD Flotim yang rendah. Ia menyebut PAD Flotim sejauh ini hanya mengandalkan retribusi RSUD Larantuka dan jasa parkir.
“Sangat aneh, PAD minus tapi mau rawat 8 Fortuner dan 3 Xtrail. Kita butuh dana besar untuk program strategis seperti pengadaan sapi di Tanjung Bunga senilai Rp7 Miliar, perbaikan infrastruktur jalan di Lewotobi, serta penanganan bencana alam dan konflik sosial,” tambahnya.
Sorotan Plat Nomor “Bunglon”
Selain masalah biaya, pengamat sekaligus Tokoh Masyarakat berinisial SP juga memprotes perilaku pejabat yang kerap menggonta-ganti plat nomor kendaraan dinas dari merah ke hitam. Berdasarkan pantauannya, mobil Fortuner putih eks pimpinan DPRD sering terlihat menggunakan plat hitam saat parkir di Mapolres Flotim. Hal serupa terjadi pada unit Xtrail bernopol EB 1970 DR.
“Wakil Bupati Ignas Boli dengan lantang meminta rakyat sadar pajak, tapi pejabat sendiri tidak taat aturan dengan bukti BPKB hilang dan sering gonta-ganti plat. Mental pejabat seperti ini merusak kepercayaan masyarakat,” tegas SP dengan nada protes.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Flotim, Agustinus Oran Keda, SE., belum dapat dikonfirmasi terkait penertiban aset tersebut. Publik kini menunggu langkah tegas Pemda untuk menertibkan kendaraan dinas, termasuk satu unit mobil jenis Terios putih yang dilaporkan mangkrak dan rusak di pinggir jalan Kelurahan Waibalun.
Rita Senak, S.E. InfoZone melaporkan
