INFOZONE, Larantuka | Kamis,19 November 2026. Setelah bertahun-tahun digantung tanpa kepastian, sengketa tanah ex Kimpraswil Flores Timur akhirnya memasuki babak baru.
Tim Komisioner Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Pramono Ubais Tahthowi, turun langsung ke Larantuka.
Rabu, 18 November 2026, tim Komnas HAM meninjau langsung lokasi tanah sengketa ex Kimpraswil Flotim milik ahli waris Alm. Aloysius Boki Labina.
Kamis, 19 November 2026, tim Komnas HAM bertemu Pemda Flores Timur untuk membicarakan solusi terbaik.
HARAPAN AHLI WARIS
Ahli waris, Maks Labina, anak dari Alm. Aloysius Boki Labina, menyambut kedatangan Komnas HAM dengan harapan besar.
“Selaku ahli waris pemilik tanah, saya punya harapan sengketa ini lekas berakhir.”
“Kami sudah turun lihat lokasi tanah ex Kimpraswil, pada Rabu 18 November 2026, dan hari ini Tim Komnas HAM RI akan bertemu Pemda Flotim bicara solusi terbaik seperti apa.”
“Harapan kami, Pemda Flotim memenuhi kewajibannya membayar tanah itu.”
KLAIM KASASI DAN PK YANG DIPERTANYAKAN
Maks Labina juga mempertanyakan klaim Pemda Flotim yang selama ini disebut menang di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI.
Menurut Maks, setelah di-cross check data semua di Pengadilan Negeri Larantuka dan Pemda Flotim, putusan Kasasi dan PK itu sesungguhnya tidak pernah ada.
“Sehingga hadirnya Komnas HAM RI ini diharapkan membuat kasus ini semakin terang benderang dan segera diambil solusi terbaiknya.”
TINJAU LANGSUNG LOKASI
Pantauan wartawan, sejak Rabu (18/11/2026), Tim Komisioner Mediasi Komnas HAM RI datang di lokasi tanah ex Kimpraswil Flotim, diterima pihak ahli waris Maks Labina dan keluarga, bersama Tim Hukum diantaranya Sayman Peten Sili, SH., MH.
Tim Komnas HAM tampak sangat serius melihat tanah kosong yang sudah sekian lama tak dipakai lantaran kemelut yang tak berujung.
PERJUANGAN PANJANG YANG TAK BERUJUNG
Langkah hukum pihak Maks Labina sudah sekian banyak ditempuh, baik ke Polres Flotim, Polda NTT melapor perdata, maupun pidana, namun tak ada kemajuan kepastian hukum.
Pemda Flotim pun seperti menggantung kasus ini begitu saja dari zaman Bupati Simon Hayon hingga Anton Doni Dihen saat ini.
Kini, setelah Komnas HAM turun tangan, Maks Labina berharap pasca mediasi bersama Pemda Flotim, sudah ada titik terang.
Apakah Pemda Flotim bersedia membayar tanah atau kembalikan tanah kepada pemiliknya.
Dari Larantuka,Tim InfoZone melaporkan.






