Srinagar, Infozone – Usulan Dewan Waqf di Kashmir yang dikelola India untuk menerapkan khutbah Jumat seragam di semua masjid memicu gelombang penolakan dari politisi dan tokoh agama. Mereka menuduh pemerintah India mencoba mengontrol ruang keagamaan Muslim.
Dewan Waqf Jammu dan Kashmir dipimpin oleh Darakshan Andrabi, tokoh lokal yang berafiliasi dengan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) milik Perdana Menteri Narendra Modi. Sejak status semi-otonom Kashmir dicabut pada 2019, wilayah tersebut berada di bawah kendali langsung pemerintah federal.
Dewan tersebut mengumumkan langkah kontroversial itu akhir pekan lalu. Ulama Muslim Kashmir mengecam usulan itu sebagai “campur tangan yang tidak bertanggung jawab terhadap urusan agama Muslim Kashmir”.
Andrabi membela kebijakan tersebut dengan alasan untuk menangani masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba.
“Komite yang dibentuk akan bertanggung jawab mengidentifikasi isu khutbah seragam. Langkah ini diperlukan untuk menangani masalah di wilayah ini, terutama kejahatan sosial,” kata Andrabi kepada media India.
Namun dalam pertemuan pada Minggu lalu yang dihadiri sekitar 1500 ulama, instruksi yang disampaikan adalah hanya khutbah yang telah disetujui komite yang boleh dibacakan di mimbar masjid pada hari Jumat.
“Ketika kami menolak, dia mengabaikan kekhawatiran kami dan tidak membiarkan kami bicara. Dia mengatakan keputusan mereka sudah final,” ungkap seorang ulama dari Rajouri yang hadir secara virtual dengan syarat anonim karena takut mendapat tekanan.
Tokoh agama tertinggi Kashmir, Mirwaiz Umar Farooq, memperingatkan bahwa langkah tersebut merupakan “campur tangan langsung”. Badan gabungan ulama Mutahida Majlis-e-Ulema menegaskan bahwa penentuan isi khutbah adalah tanggung jawab ulama Islam, bukan badan administratif.
Kecaman juga datang dari Kepala Daerah Kashmir terpilih, Omar Abdullah. Ia menilai tugas dewan hanya manajerial dan telah melampaui wewenangnya.
“Selama ia memiliki audiens, setiap ulama memiliki kebebasan untuk berbicara tentang topik apa pun pilihannya. Kebebasan ini diabadikan dalam hukum,” kata politisi senior Nayeem Akhtar.
Usai mendapat kecaman luas, Ketua Waqf Board Andrabi menarik kembali pernyataannya dan mengatakan diserahkan kepada kebijaksanaan ulama independen untuk membahas isu sosial seperti bunuh diri, trauma mental, dan penyalahgunaan zat.
Ini bukan pertama kalinya pemerintah yang dipimpin BJP dituduh mencoba mengontrol institusi agama lokal. Sebelumnya pada Januari, polisi membagikan formulir “profiling masjid” yang meminta data biometrik imam dan khatib.
Sumber: Al Jazeera
👆 Klik untuk Pasang Iklan - Mulai 5.000+ / hari
