JAKARTA, Infozone – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan arah baru penegakan hukum di Indonesia. Dalam KUHP dan KUHAP baru, prinsip keadilan ditempatkan di atas kepastian hukum.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rangkaian uji kelayakan dan kepatutan `fit and proper test` calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung `MA` Tahun 2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis `13/8/2026`.
Menurut Habiburokhman, ada perubahan paradigma penting dalam KUHP baru. Jika sebelumnya keadilan dan kepastian hukum disejajarkan, kini keadilan menjadi prioritas utama.
“Di KUHP baru tidak lagi satu tarikan nafas, keadilan dan kepastian hukum. Tetapi keadilanlah yang didahulukan,” kata Politisi Fraksi Gerindra tersebut.
Ia menjelaskan, dalam pedoman pemutusan perkara di KUHP dan KUHAP baru, hakim wajib menjadikan keadilan sebagai pertimbangan utama ketika berhadapan dengan kepastian hukum.
“Kalau Bapak baca dalam pedoman pemutusan di KUHP dan KUHAP ya, keadilan ketika berhadapan dengan kepastian hukum maka keadilan nomor satu. Itulah nanti tugas Bapak ya. Harus Bapak pedomani,” ujarnya kepada para calon hakim.
Habiburokhman menekankan prinsip ini harus menjadi pegangan para calon hakim agung dan hakim ad hoc MA. Sebab, hakim memiliki peran sentral untuk memastikan hukum yang diputus mampu menghadirkan rasa keadilan di masyarakat.
Menurutnya, kepastian hukum pada dasarnya adalah instrumen untuk mencapai keadilan.
“Keadilan nomor satu, baru setelah itu kepastian hukum. Karena kepastian hukum itu kan untuk menciptakan keadilan. Tapi intinya KUHP baru kita mengatur demikian,” pungkasnya.
Uji kelayakan ini menjadi langkah awal DPR dalam menyeleksi pimpinan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Para calon diharapkan mampu memahami semangat KUHP dan KUHAP baru yang lebih berorientasi pada rasa keadilan masyarakat.
Sumber: Parlementaria DPR RI
