LARANTUKA, Infozone| Ditolaknya usulan pinjaman daerah Rp10 M dalam nota keuangan RAPBD Flotim tahun anggaran 2026, serta tersanderanya agenda pengisian lebih dari 204 jabatan birokrasi yang lowong di Flores Timur sejak Bupati-Wakil Bupati Anton Doni Dihen-Ignas Boli Uran dilantik, kini mulai memicu pertanyaan beberapa kalangan terkait kinerja Sekda Flotim dan pejabat OPD, serta meminta Bupati Anton Doni segera melakukan evaluasi serius.
Pasalnya, lowongnya banyak jabatan eselon sejak Bupati-Wakil Bupati Flotim dilantik, pun telah membawa efek buruk.
Salah satunya adalah buruknya realisasi kinerja target pendapatan sejumlah OPD pada semester pertama tahun 2025,
Dikhawatirkan, jika agenda reformasi birokrasi pengisian lebih dari 204 jabatan eselon tak segera dilakukan, dan terus dibiarkan lowong, maka tetap berpotensi mengganggu agenda kerja program dan kegiatan Bupati kedepan.
“Selain itu pula, kondisi ini akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan Anton Doni Dihen-Ignas Uran,”demikian pernyataan terbuka yang dilontarkan Anggota DPRD Flotim Fraksi Partai Amanat Nasional, Theodorus Wungubelen,SH yang disampaikan langsung dalam forum paripurna DPRD Flotim, belum lama ini sebagaimana disaksikan Wartawan.
Ruth Wungubelen bahkan secara langsung meminta Bupati Anton Doni serius menyikapi hal ini.
Ia bahkan mengkritik keras kinerja Sekda Flotim Petrus Pedo Maran yang pernah mengajukan pengunduran diri sebagai Sekda Flotim saat masa jabatan Penjabat Bupati Drs.Doris Alexander Rihi,M.Si.
Sementara itu, kondisi pincangnya kinerja birokrasi Pemda Flotim karena banyak jabatan dibiarkan lowong, semakin membuat publik ragu terhadap kemampuan Sekda Pedo Maran.
“Iyah, dengan tersanderanya agenda job fit dan pengisian jabatan lowong yang tidak berjalan sekian lama sejak Bupati-Wakil Bupati Flotim dilantik, serta ditambah usulan pinjaman daerah Rp10 M ditolak DPRD Flotim, tentu semakin menyulitkan agenda program kegiatan Bupati Anton Doni.
Dan, hal ini juga menunjukkan buruknya kinerja Sekda Pedo Maran dalam mengelola dapur pemerintahan Pemda Flotim guna mendukung program Bupati-Wakil Bupati Flotim secara optimal.
Karena itu, Bupati Anton Doni harus berani evaluasi Sekda Pedo Maran dan pejabat OPD yang berkinerja buruk.
Tidak boleh ada kompromi. Jika berkinerja buruk maka sebaiknya diganti,”terang Matias Lidang Sabon, SH.,MM dalam percakapannya bersama Wartawan, belum lama ini.
Rita Senak, S.E. Infozone melaporkan
