BREAKING! Perpol 4 Tahun 2026 Terbit, Polisi Pelanggar Etik Bisa Disidang Online

JAKARTA, INFOZONE | Polri melakukan penyesuaian terhadap aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan kode etik profesi serta mekanisme penegakan disiplin di lingkungan Polri.

Bacaan Lainnya

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, penyesuaian regulasi tersebut dilakukan untuk menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri sekaligus meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri.

“Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri. Dengan adanya perubahan ini, mekanisme penegakan kode etik memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan,” ujar Trunoyudo, Kamis (19/11/2026).

Menyesuaikan UU Polri Terbaru

Perubahan aturan tersebut juga menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

2 Perubahan Penting yang Harus Diketahui

1. Aturan Pangkat Anggota KKEP Diubah Pasal 42 Ayat (3)

Dalam ketentuan terbaru, anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

2. Sidang KKEP Bisa Online – Pasal 59 Ayat (2)

Ini yang paling baru. Dalam aturan terbaru, sidang wajib dihadiri terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Artinya, polisi yang diduga melanggar etik kini bisa disidang secara elektronik / online, tidak harus selalu hadir langsung.

Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari sejumlah perubahan ketentuan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan Kode Etik Profesi dan mekanisme kerja Komisi Kode Etik Polri.

Sudah Diundangkan dan Berlaku

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799.

Peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumen lengkapnya melalui laman JDIH Polri di https://jdih.polri.go.id

 

Sumber: Divisi Humas Polri

 

Pasang Iklan di Infozone - 5000+ pembaca

👆 Klik untuk Pasang Iklan - Mulai 5.000+ / hari

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *