JAKARTA, Infozone – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bangsa bukan hanya tugas Presiden dan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 14/8/2026.
“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden.
Kontribusi DPR, DPD, dan MPR Dalam pidatonya, Presiden memaparkan capaian sejumlah lembaga negara.
DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 Rancangan Undang-Undang hingga Juli 2026. Salah satunya UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
“Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan,” kata Presiden.
DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi untuk masukan Rencana Kerja Pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah.
Sementara MPR RI terus menjalankan peran sebagai rumah kebangsaan dengan memperkuat literasi konstitusi serta merawat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kinerja Yudikatif dan BPK Meningkat Di bidang yudikatif, Mahkamah Agung MA pada 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara dengan produktivitas 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan kurang dari 3 bulan, capaian tercepat sepanjang sejarah MA.
Mahkamah Konstitusi MK sepanjang 2025 menangani 701 perkara termasuk 334 perselisihan hasil Pilkada. Sebanyak 598 perkara telah diputus. Hingga 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus ke Jakarta.
Komisi Yudisial periode Januari-Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik.
Sementara Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp112 triliun dari rekomendasi hasil pemeriksaan 2025.
Kepercayaan dunia juga meningkat. BPK terpilih menjadi Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions INTOSAI periode 2028–2031 dan anggota United Nations Board of Auditors periode 2026–2032.
Hakim Adalah Benteng Terakhir Keadilan Presiden menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemandirian dan akuntabilitas hakim.
“Bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita,” tegas Presiden.
Sumber: BPMI Setpres
