JAKARTA, INFOZONE. – Ramai beredar info soal Bhabinkamtibmas ikut urusan pajak. Polri akhirnya angkat bicara.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan, Bhabinkamtibmas tidak punya kewenangan memungut, menilai, memeriksa, menagih, maupun meminta pembayaran pajak kepada masyarakat.
“Peran Bhabinkamtibmas dalam sinergi dengan Ditjen Pajak berada dalam koridor tugas kepolisian: pembinaan masyarakat, komunikasi, dan membangun jejaring informasi,” kata Irjen Isir di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Kadiv Humas meluruskan agar tidak ada persepsi keliru di masyarakat. Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan tidak boleh:
- Menilai kepatuhan wajib pajak
- Melakukan pemeriksaan pajak
- Melakukan penagihan pajak
- Meminta pembayaran pajak
“Kewenangan di bidang perpajakan tetap berada pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Isir.
Menurut Polri, sinergi Bhabinkamtibmas dengan DJP murni bersifat preventif dan persuasif.
Bentuk perannya ada 3:
- Membangun kemitraan dengan masyarakat di tingkat desa/kelurahan
- Menghimpun informasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
- Mendukung kelancaran tugas petugas DJP di lapangan jika dibutuhkan, dalam rangka menjaga Kamtibmas
“Bhabinkamtibmas tidak boleh dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan petugas pajak ataupun alat penindak terhadap wajib pajak,” ujar Isir.
Isir menekankan, koordinasi antarlembaga ini penting untuk kepentingan negara. Tapi harus sesuai hukum dan tidak boleh tumpang tindih.
“Prinsipnya, setiap institusi punya tugas masing-masing. Polri mendukung sinergi, tapi pelaksanaan tetap sesuai ketentuan,” tuturnya.
Kadiv Humas juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Untuk urusan teknis perpajakan, semua tetap ditangani petugas DJP sesuai aturan.
“Kehadiran Bhabinkamtibmas untuk menjaga Kamtibmas dan membangun komunikasi. Bukan untuk menagih pajak,” pungkasnya.
Sumber: Divisi Humas Polri
