InfoZone, Lewoleba | Pemerintah Kabupaten Lembata Rabu 29 April 2026 bergerak cepat menindaklanjuti bencana banjir yang terjadi akibat cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Lembata pada Selasa, 28 April 2026.
Banjir tersebut berdampak pada sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Nubatukan, Nagawutung, dan Buyasuri. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata langsung melakukan peninjauan lapangan sekaligus menggelar rapat evaluasi penanganan pascabanjir yang dipimpin langsung oleh Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, S.P., bersama Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, S.Sos., didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Yohanes Berchamans Daniel Dai, S.IP., serta dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata, banjir merendam sebanyak 107 unit rumah warga serta merusak dua fasilitas umum, yakni pagar pengaman Kantor Bupati Lembata dan pagar SDK Boto. Selain itu, satu warga atas nama Markus Maring (75), warga Desa Atulaleng, Kecamatan Buyasuri, dilaporkan meninggal dunia akibat kejadian tersebut.
Wilayah paling terdampak berada di Kelurahan Lewoleba Timur, dengan 90 rumah terendam dan 330 jiwa terdampak. Sejumlah kelompok rentan turut tercatat di wilayah tersebut, di antaranya bayi, ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Sementara itu, genangan juga terjadi di Kelurahan Selandoro, Lewoleba Selatan, dan Lewoleba Barat yang merendam belasan rumah warga.
Kondisi banjir mulai surut pada Selasa malam sekitar pukul 22.00 WITA. Warga bersama aparat pemerintah setempat bergotong royong membersihkan rumah dan lingkungan dari material lumpur yang terbawa banjir. Sebagian warga terdampak juga mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat terdekat.
Dalam arahannya, Bupati Lembata menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh melalui langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Prioritas utama saat ini adalah pengerukan sedimentasi di Kali Komak guna meningkatkan kapasitas tampung air. Selain itu, pembersihan pohon tumbang di jalur aliran air juga harus segera dilaksanakan.
Bupati juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan, serta Dinas Lingkungan Hidup untuk segera memetakan solusi teknis dan status lahan agar saluran air dapat tersambung hingga ke pantai sebagai titik pembuangan akhir. Menurutnya, pembangunan drainase tidak akan efektif tanpa penataan lingkungan yang disiplin dan terintegrasi.
Selain persoalan teknis, Bupati turut menyoroti tingginya kepadatan penduduk serta perambahan kawasan hutan untuk perkebunan yang dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir kiriman. Karena itu, dinas teknis diminta melakukan pemetaan kawasan rawan dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, Bupati juga meminta Dinas Sosial untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak secara tepat sasaran, sehingga kebutuhan dasar warga dapat segera terpenuhi pascabencana.
Sementara itu, Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, menegaskan perlunya gerakan darurat normalisasi drainase di seluruh wilayah kota. Ia memerintahkan pembersihan total terhadap seluruh sumbatan drainase, pembukaan jalur air yang tertutup, serta audit menyeluruh terhadap sistem drainase yang dinilai banyak mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun.
Menurut Wakil Bupati, hasil identifikasi menunjukkan masih banyak saluran drainase yang tidak tersambung hingga ke bibir pantai, sehingga air meluap dan menimbulkan genangan saat hujan deras. Karena itu, evaluasi desain dan elevasi saluran air perlu segera dilakukan agar diketahui titik-titik persoalan serta pihak yang bertanggung jawab terhadap kondisi eksisting di lapangan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kendala pengerukan sedimen sungai yang berpotensi berdampak pada permukiman warga di bantaran kali, keberadaan vegetasi liar seperti pohon pisang di aliran sungai, serta persoalan akses lahan yang kerap menghambat pembangunan saluran drainase. Untuk itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor serta pendekatan persuasif kepada masyarakat guna mendukung penanganan banjir secara berkelanjutan.
BPBD Kabupaten Lembata sendiri merekomendasikan pembersihan menyeluruh saluran drainase, pemetaan ulang jalur banjir di Kota Lewoleba, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sungai, serta pembaruan data warga terdampak sebagai langkah antisipasi ke depan.
Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat dalam penanganan bencana serta mempercepat upaya mitigasi agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.
Ritha Senak, SE InfoZone melaporkan
